Advertisemen
Pengalihan pengguna Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dikhawatirkan berdampak kepada pelayanan kesehatan warga miskin. Sampai sekarang masih banyak rumah sakit (RS) yang belum siap melayani pengguna BPJS.
Divisi Kajian Sosial Kemasyarakatan Malang Development Watch (Madewa), Masruri menyatakan, masih belum ada kejelasan soal pelayanan bagi pengguna BPJS. Pengguna BPJS yang ingin menggunakan pelayanan kelas III harus membayar Rp 25.000 per bulan, Pemerintah hanya menanggung premi Rp 19.000 per bulan.
“Kalau Rp 25.000 itu pelayanan kelas III, yang preminya Rp 19.000 itu kelas berapa,” kata Masruri kepada Surya Online, Sabtu (15/11/2014).
Masruri juga menilai, biasanya RS mengutamakan melayani pasien yang langsung membayar daripada melayani pasien pengguna BPJS. RS tidak mau pelayanan terhadap pengguna BPJS berdampak ke pemasukan.
Menurutnya, kondisi inilah yang menyebabkan pengguna BPJS sering kecewa. Biasanya pengguna BPJS menunjukan kartu BPJS saat tiba di RS. Bila penggunaan kartu BPJS mengalami kesulitan, pasien memilih langsung mengajukan pelayanan umum. Artinya, pengguna BPJS memilih membayar tunai daripada menggunakan BPJS. “Banyak warga yang tidak mau memakai kartu BPJS-nya,” tambahnya.
Selain itu, data warga miskin juga perlu divalidasi ulang. Banyak orang yang sudah bukan miskin tapi tetap dimasukan dalam data base warga miskin. Sebaliknya, warga miskin malah tidak masuk dalam data base warga miskin.
“Agar masalah ini tidak terjadi, harus ada pertemuan antara warga miskin dengan penyelenggara BPJS dan penyedia layanan kesehatan,” terang Masruri.
Tulisan ini dimuat di surabaya.tribunnews.com
Advertisemen
Kabar